HomePEMERINTAH

Polres Buol-Bawaslu,Sosialisasi Pengawasan Orientasi Kampanye

Globalnewsnusantara.com-Buol Polres Buol lakukan sosialisasi bersama Bawaslu menyangkut Pengawasan Orientasi Kampanye terhadap calon anggota legisl

Pendaftaran Calon KPU Zona II Kabupaten Buol Dibuka Hari InI 2 April 2018
Warga Kokobuka kec.tiloan di temukan “Gantung Diri”
KPK Tetapkan Tersangka Mantan Bupati Konawe Utara

Globalnewsnusantara.com-Buol

Polres Buol lakukan sosialisasi bersama Bawaslu menyangkut Pengawasan Orientasi Kampanye terhadap calon anggota legislatif kabupaten kota dan DPRD Tingkat 1 (satu),yang melaksanakan sosialisasi di wilayah kabupaten Buol,bertempat di pendopo polres Buol,Jln.Bhayangkara No.9,kelurahan Leok II kecamatan Biau kabupaten Buol,senin/5/November/2018.

Kegiatan sosialisasi tersebut di pandu langsung oleh Wakapolres Buol Achmad Dharmianto,SH,S.I.K,dan di hadiri oleh Ketua Bawaslu kabupaten Buol Suhardi Badolo,M.Pd,divisi pengawasan Bawaslu Sumarlin S.Sos,divisi penanganan pelanggaran Bawaslu kabupaten Buol Karyanto,S.Sos,Kabag Ops Polres Buol Johnny Bolang,S.Sos,MH,Kapolsek jajaran Polres Buol,Kanit Intelkam Res Buol dan personilnya,serta perwakilan Gakumdu Polres Buol.

Sosialisasi tersebut di buka oleh ketua Bawaslu kabupaten Buol Suhardi Badolo M,Pd,dengan penyampaian terkait teknis pelaksanaan kampanye sesuai peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 tahun 2018,dan perubahan kedua atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pada pemilihan umum 2019.

Dalam agenda tersebut Ketua divisi pengawasan Sumarlin S.Sos,menyampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa calon anggota legislatif yang melakukan kampanye tidak sesuai dengan aturan PKPU no.33 tahun 2018 tentang pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019.terlihat dari pelaksanaan kegiatan kampanye sebelumnya yang di laksanakan oleh calon anggota legislatif DRPD provinsi,dimana calon anggota legislatif tersebut bukan merupakan tim yang terdaftar sebagai petugas/pelaksana kampanye.selain itu juga beberapa caleg DPRD Kabupaten ada yang melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka tanpa mengantongi STTP dari kepolisian dan pemberitahuan terhadap KPU serta Bawaslu.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Bawaslu kabupaten Buol bersinergi dengan kepolisian resort Buol dalam melakukan tindakan secara teknis sesuai perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan sesuai dengan aturan.

Selanjutnya untuk kegiatan kampanye yang akan di laksanakan kedepannya,apabila ada yang tidak sesuai dan atau terdapat tim pelaksana kampanye tidak sesuai dengan yang telah di daftarkan kepada KPU  maka kewenangan Bawaslu,Polri,dapat membubarkan kegiatan kampanye tersebut.selanjutnya terkait keadaan keamanan pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye yang mana di anggap tidak memungkinkan untuk melaksanakan kampanye,maka pihak kepolisian dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan pembatalan terhadap KPU  kabupaten Buol,dalam kegiatan kampanye yang dimaksud.

Pertemuan terbatas dan tatap muka di haruskan untuk melakukan pelaporan secara tertulis kepada pihak kepolisian serta memberikan tembusan kepada pihak KPU kabupaten Buol dan Bawaslu namun kembali di perhatikan bahwa yang dapat melakukan kegiatan kampanye yakni yang terdaftar sebagai petugas/pelaksana kampanye kepada pihak KPU kabupaten Buol.

Sosialisasi terkait penanganan pelanggaran pemilu oleh Divisi penanganan pelanggaran kampanye di Bawaslu kabupaten Buo Kariyanto S.Sos,yang menjelaskan bahwa:

Ada pun ketika pelaksanaan kegiatan kampanye nanti apabila terjadi pelanggaran kampanye maka akan di tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga melalaui proses pidana bukan lagi proses administrasi secara regulasi perundang-undangan.proses pidana tersebut yakni sesuai dengan aturan Bawaslu selanjutnya di naikkan ke GAKUMDU Polres Buol,kemudian ke GAKUMDU Kejaksaan serta di proses lewat pengadilan negeri Buol.

Maka dengan itu bila aturan sudah sesuai dengan PKPU tersebut,bahwa yang dapat membubarkan kegiatan kampanye yang tidak sesuai prosedur adalah pihak Bawaslu dan Polres Buol.sedangkan untuk Kampanye dalam Media Sosial,juga harus sesuai dengan aturan bahwa pihak pengunggah materi kampanye juga adalah yang terdaftar akun media sosialnya di KPU kabupaten Buol.sedangkan akun yang tidak terdaftar di KPU kabupaten Buol bila di temukan mengunggah materi dalam bentuk kampanye maka hal tersebut merupakan rana Syber Crime melakukan penyidikan hingga yang berujar kebencian maupun hal yang tidak sesuai.(Henny-GNN)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: